Tugas Mandiri 4.1

KASUS KAMPANYE

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa kasus dugaan kampanye hitam yang dilaporkan oleh Tim Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dinilai masih mangkrak di Kepolisian RI.

Karena itu, Tim Hukum Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan, mendesak Kepolisian RI agar segera memperjelas status penyelidikan kasus-kasus itu.Trimedya menjelaskan sampai sekarang sudah ada empat laporan dugaan kampanye hitam yang disampaikan pihaknya ke Kepolisian.

Yakni, terkait iklan "RIP Jokowi", kasus pemalsuan tanda tangan Jokowi seakan-akan meminta penundaan pemeriksaan dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta diduga melibatkan Edgar Jonathan, lalu kasus Tabloid Obor Rakyat, dan terakhir kasus terkait transkrip pembicaraan Basrief Arief-Megawati.

"Dari empat laporan itu memang polisi terkesan lamban menanganinya. Ada beberapa menurut kami yang sebenarnya tak susah. Misalnya soal iklan RIP, Tabloid Obor dan kasus tanda tangan palsu," kata Trimedya Panjaitan di Jakarta, Kamis (26/6).

Trimedya mengatakan pihaknya menilai pihak Kepolisian terlalu normatif dalam melaksanakan kerja penyelidikannya. Misalnya, ketika memanggil Ahli A dan tak datang, seharusnya bisa segera diganti ke ahli lainnya. Trimedya memahami,Polri membutuhkan keterangan tambahan dari saksi dan ahli sebelum menyematkan status tersangka kepada seseorang.

"Tapi harus diingat , penanganan perkara ini tak biasa. Karena kasus-kasus ini menyangkut capres. Seharusnya ada tindakan ekstra dari Kepolisian. Jangan diperlakukan seperti tindakan ke perkara umum yang biasa," kata Trimedya.

Kalau tidak ada tindakan kepada para terduga pelaku, lanjutnya, tidak akan ada efek jera terhadap siapapun pelakunya. Padahal tindakan para terduga pelaku sangat memperngaruhi proses pilpres yang sedang berlangsung.

"Kita senang pernyataan Kapolri cukup bagus soal Tabloid Obor misalnya. Tapi faktanya sekarang penanganan kasusnya tak berjalan. Si penerbit malah seakan menantang karena sudah merancang edisi terbarunya," papar Trimedya.

 Trimedya juga meminta agar semua pihak yang dibutuhkan Kepolisian RI untuk segera memproses laporan-laporan itu segera merespons panggilan Kepolisian. Misalnya, Dewan Pers, yang menurut Kepolisian RI sudah diminta untuk bersaksi namun batal hadir.

"Kami juga desak Dewan Pers kalau dipanggil polisi juga datang sebagai saksi ahli. Tak perlu datang ke DPR, karena proses penegakan hukum itu di Kepolisian," tambah dia.

"Ini supaya proses penegakan hukum cepat dan tak ada alasan Polri untuk tak segera menindaklanjuti. Kita harap polisi dibantu."

Kumpulan beberapa berdasarkan Gambar 4.4

1.       Apa yang menyebabkan perdebatan didalam rapat?

2.       Mengapa anggota rapat tidak setuju dengan pendapat pimipinan rapat?

3.       Siapa yang berhak memutuskan hasil perdebatan?

4.       Apa yang terjadi jika perselisihan dalam rapat tidak kunjung selesai?

5.       Bagaimana cara mengatasi perdebatan didalam sebuah rapat?